Seminar Online Pendampingan NIB dan Sertifikasi Halal Bersama KKN 110 UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon


Seminar Online Pendampingan NIB dan Sertifikasi Halal Bersama KKN 110 UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

HAM Law & Justice bersama KKN 110 UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menyelenggarakan Seminar Online Pendampingan NIB dan Sertifikasi Halal melalui platform TikTok Live. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk edukasi dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam meningkatkan pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengenai pentingnya legalitas usaha serta jaminan produk halal.

Pemanfaatan TikTok Live sebagai media seminar menjadi langkah yang cukup relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Melalui media digital, informasi mengenai hukum dan legalitas usaha dapat disampaikan secara lebih luas dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa edukasi hukum tidak harus selalu dilakukan secara tatap muka, tetapi dapat menyesuaikan dengan pola komunikasi masyarakat di era digital.

Dalam kegiatan tersebut, peserta diberikan pemahaman mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai salah satu bagian penting dari legalitas usaha. Bagi pelaku UMKM, pemahaman mengenai NIB menjadi penting karena legalitas usaha dapat memberikan kepastian dalam menjalankan kegiatan usaha serta menjadi bagian dari proses pengembangan usaha secara lebih tertib.

Selain NIB, seminar juga membahas mengenai sertifikasi halal. Sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga mempunyai hubungan dengan kepercayaan dan perlindungan konsumen. Pelaku usaha perlu memahami bahwa proses menuju sertifikasi halal mencakup berbagai aspek, mulai dari bahan yang digunakan, proses produksi, pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian produk.

Melalui seminar online ini, HAM Law & Justice dan KKN 110 UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon berupaya menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga pelaku UMKM dapat mengetahui langkah-langkah yang perlu dipersiapkan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengurangi anggapan bahwa pengurusan legalitas usaha dan sertifikasi halal merupakan proses yang sulit atau hanya diperlukan oleh usaha berskala besar.

Penyelenggaraan perizinan berusaha saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan perizinan berbasis risiko serta menempatkan perizinan berusaha sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya. PP Nomor 28 Tahun 2025 juga telah mencabut dan menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021.

Sementara itu, sertifikasi dan jaminan produk halal berlandaskan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang telah mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. UU Jaminan Produk Halal mengatur kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin kehalalan produk serta mengatur proses produk halal, mulai dari penyediaan bahan hingga pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian.

Seminar Online Pendampingan NIB dan Sertifikasi Halal bersama KKN 110 UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menjadi langkah positif dalam memperluas akses edukasi hukum bagi pelaku UMKM. Kolaborasi antara lembaga bantuan dan pendampingan hukum dengan mahasiswa diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih sadar terhadap pentingnya legalitas usaha dan kepatuhan terhadap ketentuan produk halal.

Pada akhirnya, legalitas usaha dan sertifikasi halal bukan semata-mata kewajiban administratif, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya membangun usaha yang lebih tertib, terpercaya, dan memiliki daya saing. Melalui pendampingan yang berkelanjutan, pelaku UMKM diharapkan mampu berkembang dengan tetap memperhatikan aspek hukum dan perlindungan konsumen.


Muhammad Abyan, S.H

Akademisi | Paralegal

Lokasi: Cirebon, Kota Cirebon, Jawa Barat, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Demonstrasi Bukan Sekadar Aksi Massa: Menguji Batas Kekuasaan Negara dan Hak Warga Negara

Gambar
  Demonstrasi Bukan Sekadar Aksi Massa: Menguji Batas Kekuasaan Negara dan Hak Warga Negara         Ketika ribuan orang turun ke jalan, persoalannya tidak sesederhana jalanan menjadi macet atau aparat harus mengamankan kerumunan. Demonstrasi adalah salah satu cara masyarakat berbicara ketika saluran formal dianggap belum cukup untuk menyampaikan keresahan. Menjelang 27 Agustus 2026, sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa kembali merencanakan aksi di depan Gedung DPR/MPR RI. Salah satunya adalah Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) yang menyatakan akan membawa sejumlah tuntutan dan memperkirakan sekitar 1.000 massa hadir. Di sisi lain, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu juga merencanakan aksi dengan tuntutan antara lain percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa demonstrasi bukan sekadar persoalan jumlah massa. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar: ketika rakyat turun ke jalan untuk menyampaikan kritik, sampai di ma...
Baca selengkapnya

PENDAMPINGAN ADMINISTRASI PERKARA PERCERAIAN

Gambar
  PENDAMPINGAN ADMINISTRASI PERKARA PERCERAIAN      HAM Law and Justice memberikan pendampingan hukum dalam proses administrasi perkara perceraian di wilayah Brebes. Pendampingan ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan hukum kepada masyarakat yang sedang menghadapi proses perceraian, khususnya dalam memahami tahapan administrasi dan persyaratan yang perlu dipenuhi sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Dalam praktiknya, proses perceraian tidak hanya berkaitan dengan persoalan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga membutuhkan pemahaman mengenai prosedur hukum dan kelengkapan administrasi. Oleh karena itu, pendampingan diberikan agar klien dapat memahami dokumen yang diperlukan, mekanisme pendaftaran perkara, serta tahapan administrasi yang harus dilalui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kegiatan pendampingan tersebut, HAM Law and Justice membantu klien dalam mempersiapkan dan memeriksa kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk proses perkara perceraia...
Baca selengkapnya

Koordinasi dengan BPSK Indramayu Terkait Tindak Lanjut Permasalahan Konsumen

Gambar
 Koordinasi dengan BPSK Indramayu Terkait Tindak Lanjut Permasalahan Konsumen Penyelesaian permasalahan konsumen membutuhkan pemahaman yang baik terhadap hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Dalam praktiknya, tidak semua persoalan harus langsung dibawa ke jalur pengadilan. Terdapat mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat ditempuh sesuai dengan karakter dan pokok permasalahan. Sebagai bagian dari proses pendampingan hukum, HAM LAW & JUSTICE melaksanakan koordinasi dengan pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Indramayu . Koordinasi tersebut dilakukan dalam rangka membahas tindak lanjut permasalahan pelayanan khusus yang sebelumnya dialami oleh seorang konsumen dalam memperoleh layanan perbankan di BRI Unit Segeran, Indramayu . Langkah koordinasi ini menjadi bagian dari upaya untuk memahami persoalan secara lebih menyeluruh sekaligus menentukan mekanisme penyelesaian yang sesuai deng...
Baca selengkapnya